KPK diminta mengusut pejabat Kementerian Keuangan terkait kasus korupsi mega proyek kompleks olahraga Hambalang.
Hal itu dikatakan anggota DPR Zulfadhli usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/2).
Kemenkeu diduga melanggar terkait persetujuan kontrak tahun jamak proyek itu. Menurut politikus Partai Golkar ini, Kemenkeu tidak mengikuti prosedur yang benar dalam menyetujui kontrak tahun jamak Hambalang.
Pasalnya persetujuan kontrak tahun jamak itu tidak diketahui Komisi X DPR selaku mitra kerja Kementrian Pemuda dan Olahraga.
Padahal, lanjut Zulfadhli, penetapan kontrak tahun jamak untuk anggaran proyek Hambalang tersebut, harus melalui pembahasan di Komisi X DPR terlebih dahulu.
"Tapi kok tiba-tiba saja Menkeu mengeluarkan anggaran multi years? KPK harus menggunakan audit investigasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) soal Hambalang," cetusnya.
Ia pun meminta KPK jangan hanya fokus pada penyimpangan di Kemenpora.
Posting Komentar